Rekonsiliasi PPh 22 marketplace dengan PPh Final 0,5%: lembar kerja bulanan

Begitu marketplace mulai memungut PPh Pasal 22 atas transaksi penjual, muncul pertanyaan baru yang jarang dibahas tuntas: apakah angka yang dipungut itu sudah pasti sama dengan PPh Final 0,5% yang jadi kewajiban bulananmu? Jawabannya tidak otomatis, dan menyamakan begitu saja berisiko dua arah: kurang bayar tanpa sadar, atau mengira ada kelebihan yang bisa langsung dipotong dari setoran bulan depan padahal tidak bisa. Artikel ini memberi lembar kerja sederhana untuk mencocokkan keduanya setiap bulan.

Dua dasar yang mirip, tapi bukti potong tetap wajib dicek

PPh Final 0,5% dihitung dari peredaran bruto, yaitu imbalan yang diterima atau diperoleh dari usaha, sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai, dan potongan sejenis (PMK 164/2023 Pasal 6 ayat 2). PPh 22 yang dipungut marketplace memakai nilai tagihan yang tercantum di dokumen tagihan pembeli, tidak termasuk PPN dan PPnBM (PMK 37/2025). FAQ DJP tentang PMK 37/2025 versi 2.0 nomor 5 menegaskan peredaran bruto untuk pungutan ini adalah peredaran bruto "setelah penyesuaian keperluan pemasaran penjual semata" (PDF pajak.go.id).

Jadi dasar pungutan PPh 22 sudah dijelaskan DJP, tetapi tidak otomatis identik dengan peredaran bruto PPh Final menurut PMK 164/2023, sehingga pungutan dan kewajiban PPh Final bisa berselisih. Cara paling aman bukan mengasumsikan hasilnya pasti sama, melainkan mencocokkan kewajiban PPh Final ke nominal yang benar-benar tercantum di bukti pungut setiap bulan.

Mau hitung sendiri dulu? Pakai kalkulator PPh 22 marketplace: 0,5% dari nilai tagihan, plus posisi omzet setahunmu terhadap batas Rp500 juta bagi orang pribadi.

Lembar kerja rekonsiliasi bulanan

Cukup empat kolom, direkap tiap bulan sebelum tanggal 15:

Kalau toko juga punya omzet dari platform yang belum memungut, atau dari luar marketplace sama sekali, tambahkan ke (a) sebelum menghitung (b), cara menggabung omzet lintas toko sudah dibahas di panduan pajak seller Shopee.

Kalau (d) positif: kurang pungut, setor sendiri

FAQ resmi DJP soal PMK 37/2025 menegaskan: kekurangan pungutan terhadap PPh Final yang terutang menjadi kewajiban yang dilunasi sendiri, bukan ditagih otomatis oleh sistem. Setor selisihnya lewat kode billing 411128-420 paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya, seperti setoran PPh Final biasa.

Kalau (d) negatif: lebih pungut, bukan berarti otomatis dikompensasi

Ini bagian yang paling sering disalahpahami. Kelebihan pungutan tidak otomatis mengurangi setoran bulan depan. Jalurnya adalah mengajukan permohonan Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang (PYSTT) ke DJP. Selama proses itu belum diajukan atau belum selesai, tetap hitung kewajiban bulan berikutnya dari angka penuhnya sendiri-sendiri, jangan memotong sepihak dari setoran berikutnya dengan asumsi "nanti juga impas".

Bukti belum muncul? Jangan langsung setor dobel

Bukti pemungutan PPh 22 baru masuk ke akun Coretax setelah marketplace melaporkannya, ada jeda antara transaksi selesai dan dokumennya terbit, bukan muncul seketika. Kalau sampai mendekati tanggal 15 bukti belum muncul di Coretax, cek dulu menu dokumen pajak di Seller Centre masing-masing platform (misalnya Penghasilan Saya di Shopee, atau Keuangan → Dokumen Pajak di Tokopedia) sebelum menyimpulkan belum dipungut. Catat statusnya sebagai "belum ada bukti" di rekapmu, dan baru setor sendiri kalau memang sampai tenggat masih kosong di kedua tempat, supaya tidak membayar dua kali untuk omzet yang sama.

Kalau ada retur atau pembatalan setelah dipungut

Untuk pesanan yang dipungut lebih dulu lalu dibatalkan atau diretur, marketplace menerbitkan dokumen koreksi dengan nilai pungutan negatif yang merujuk ke tagihan asli, mekanismenya sudah dibahas di panduan pesanan batal & refund. Pastikan koreksi ini juga ikut dihitung di kolom (c) bulan terjadinya koreksi, bukan bulan transaksi aslinya, supaya rekonsiliasinya tidak mencatat selisih yang sebenarnya sudah dibetulkan sistem.

Contoh hitungan

Angka ilustrasi dengan pembulatan, bukan data klien. Toko "Kain Senja", seller orang pribadi yang omzet kumulatifnya sejak Januari sudah melewati bebas Rp500 juta sebelum Oktober, sehingga seluruh omzet Oktober 2026 kena 0,5%:

Karena pungutan yang tercatat lebih kecil dari PPh Final terutang, toko "Kain Senja" menyetor sendiri sisa Rp27.000 lewat kode billing 411128-420 paling lambat 15 November 2026. Kalau bulan berikutnya ternyata kondisinya terbalik, yaitu (c) lebih besar dari (b), langkahnya bukan mengurangi setoran Desember, melainkan mengajukan PYSTT untuk selisih lebihnya.

Kesalahan yang sering terjadi

• Menganggap pungutan PPh 22 pasti identik dengan PPh Final tanpa pernah mencocokkan ke bukti potong aktual.
• Memotong sepihak setoran bulan depan karena merasa bulan sebelumnya "kelebihan dipungut", padahal jalurnya PYSTT.
• Langsung menyetor penuh tanpa cek Seller Centre begitu bukti belum muncul di Coretax, padahal bisa jadi hanya jeda sinkronisasi.
• Lupa memasukkan koreksi retur ke bulan terjadinya koreksi, bukan bulan transaksi asli.

Sumber: PMK 164/2023 Pasal 6 ayat (2) (peredaran bruto PPh Final) · PMK 37/2025 (PPh 22 marketplace, nilai tagihan tanpa PPN/PPnBM) · FAQ resmi DJP tentang PMK 37/2025 (kekurangan disetor sendiri, kelebihan lewat PYSTT, bukti pungut tersedia di Coretax setelah dilaporkan marketplace) · DDTC News: bukti pungut ada di Coretax dan Seller Center · DDTC News: polemik dasar pengenaan PPh marketplace. FAQ DJP PMK 37/2025 versi 2.0, 24 September 2026 nomor 5 (dasar pungutan PPh 22) dan nomor 13 (selisih kurang dan lebih). Rekonsiliasi dari bukti pungut aktual tetap lebih aman daripada menghitung ulang dari rumus semata. Contoh hitungan adalah ilustrasi angka bulat, bukan data klien. Informasi umum per Oktober 2026.