SP2DK minta data yang sudah hilang atau tidak ada, bagaimana menjawabnya?

SP2DK sering mencantumkan jenis dokumen tertentu di Daftar Temuan, misalnya "laporan penjualan marketplace" atau "rekening koran". Masalahnya, tidak semua penjual masih memegang dokumen itu: rekeningnya sudah lama dan tidak bisa diunduh sendiri lagi, tokonya di marketplace sudah ditutup, atau transaksinya memang tidak pernah dicatat sejak awal. Artikel ini fokus ke situasi spesifik itu — kalau kamu belum tahu cara menjawab SP2DK secara umum, baca dulu cara menjawab SP2DK lewat Coretax dan contoh surat tanggapannya.

Untuk siapa panduan ini

Berlaku untuk kamu yang menerima SP2DK dan merasa sebagian data yang diminta Account Representative (AR) sudah tidak bisa diperoleh lagi — bukan karena malas mencari, tapi karena rekeningnya sudah lama, tokonya sudah ditutup, atau transaksinya memang tidak pernah dicatat. Kalau datamu masih lengkap dan hanya perlu dicocokkan, panduan yang lebih tepat ada di dua artikel yang disebut di atas.

Prinsip dasarnya: bukti yang bisa dipertanggungjawabkan, bukan dokumen tertentu secara kaku

Yang sebenarnya dicek AR bukan apakah dokumen yang disebut di surat persis ada di tanganmu, melainkan apakah angka yang kamu sampaikan punya dasar yang bisa dipertanggungjawabkan. Halaman jasa urus SP2DK kami sudah menyebutkan versi sederhananya: laporan satu bulan yang hilang tetap bisa dijawab, selama angka penggantinya ditulis terbuka beserta cara menghitungnya. Prinsip yang sama berlaku untuk data yang hilang karena sebab lain, bukan cuma satu bulan laporan yang terlewat.

Rekening koran lama yang sudah tidak bisa diunduh

Bank berbeda-beda soal berapa lama riwayat mutasi bisa diunduh sendiri lewat aplikasi; makin lama masanya, makin besar kemungkinan kamu perlu menghubungi bank langsung untuk minta cetak ulang, dan sebagian bank mengenakan biaya untuk permintaan semacam ini. Langkah yang wajar:

1. Hubungi call center atau cabang bank, minta cetak ulang rekening koran untuk masa yang dipersoalkan SP2DK.
2. Simpan bukti bahwa kamu sudah mengajukan permintaan (nomor tiket, email balasan, tanggal pengajuan) — ini jadi bukti usaha yang sudah dilakukan kalau dokumennya belum tersedia saat tenggat.
3. Kalau sampai tenggat dokumennya memang tidak bisa diperoleh, sebutkan secara tertulis di surat tanggapan bahwa dokumen itu sudah diminta tapi tidak tersedia, lalu pakai data pengganti yang masih ada: mutasi di aplikasi mobile banking untuk periode yang tersimpan, atau rekap pencairan dari marketplace yang menunjukkan dana masuk ke rekening yang sama.

Mutasi marketplace dari toko yang sudah ditutup

Toko yang sudah ditutup atau akun yang dihapus tidak selalu berarti datanya ikut hilang di sisi platform. Urutan yang wajar dicoba:

1. Hubungi customer service resmi marketplace, jelaskan kebutuhannya untuk keperluan pajak, dan minta laporan penghasilan historis untuk masa yang dipersoalkan — sebagian platform masih bisa mengeluarkannya meski toko sudah ditutup.
2. Kalau benar-benar tidak bisa diperoleh, pakai bukti pencairan dana yang masuk ke rekening bank sebagai dasar perkiraan omzet, dengan penyesuaian komisi dan biaya admin yang biasanya dipotong platform sebelum dana dicairkan. Dari mana DJP tahu omzetmu menjelaskan kenapa data marketplace dan rekening bank sering jadi rujukan AR.
3. Riwayat chat dengan pembeli, email notifikasi pesanan, atau tangkapan layar dashboard yang sempat disimpan sebelum toko ditutup juga bisa jadi pendukung, walau bukan laporan resmi.

Transaksi tunai yang memang tidak pernah dibuatkan nota

Situasi paling rawan adalah saat memang tidak ada dokumen apa pun sejak awal, misalnya penjualan tunai di toko fisik yang tidak dicatat sama sekali. Di sini tidak ada "data pengganti yang hilang" untuk dicari ulang — yang perlu dilakukan adalah merekonstruksi angka dari bukti tidak langsung yang masih ada: pembelian stok ke pemasok, setoran tunai ke rekening usaha, atau pola penjualan dari bulan-bulan lain yang datanya lebih lengkap. Jelaskan metode rekonstruksinya secara terbuka di surat tanggapan — AR menilai kewajaran caranya, bukan mengharapkan dokumen yang memang tidak pernah ada.

Supaya situasi ini tidak terulang, mulai lakukan pencatatan harian meski sederhana. Kewajiban pencatatan untuk usaha ber-PPh Final sudah dibahas di pajak UMKM toko offline dan jasa — formatnya bebas, tapi harus kronologis, didukung dokumen, dan wajib disimpan 10 tahun (PMK 81/2024 Pasal 448 dan 451).

Cara menuliskannya di surat tanggapan, plus contoh hitungan

Tiga hal yang perlu ada di surat tanggapan ketika memakai data pengganti:

• Sebutkan dokumen yang diminta tapi tidak bisa diperoleh, dan alasannya (toko sudah ditutup, rekening sudah lama, transaksi tunai tanpa nota).
• Sebutkan data pengganti yang dipakai sebagai gantinya.
• Jelaskan cara menghitung angka dari data pengganti itu, langkah demi langkah, supaya AR bisa menilai kewajarannya.

Contoh ilustrasi dengan angka bulat, bukan data klien. Toko "Rapi Jaya" menerima SP2DK untuk masa saat salah satu tokonya di marketplace sudah ditutup, sehingga laporan penghasilan resminya tidak bisa diunduh lagi. Omzetnya direkonstruksi dari dana yang masuk ke rekening bank selama masa itu, ditambah kembali perkiraan komisi dan biaya admin yang biasa dipotong platform sebelum pencairan:

Surat tanggapannya menjelaskan bahwa laporan penghasilan resmi toko itu sudah tidak bisa diunduh karena akunnya ditutup, data penggantinya adalah mutasi rekening bank untuk masa yang sama, dan komisi platform diperkirakan dari persentase yang masih terlihat di toko lain yang masih aktif di marketplace yang sama. Selisih dengan taksiran AR dijelaskan sebagai akibat taksiran yang belum memperhitungkan komisi yang sudah dipotong lebih dulu sebelum dana dicairkan. Kerangka lengkap surat tanggapan dan lampiran yang biasa disertakan ada di contoh surat tanggapan SP2DK.

Kapan perlu mengajukan perpanjangan 7 hari

Mengumpulkan data pengganti — menunggu balasan bank, menunggu respons customer service marketplace, atau menyusun rekonstruksi dari bukti tidak langsung — biasanya makan waktu lebih lama daripada menjawab SP2DK yang datanya lengkap. Begitu kamu memperkirakan prosesnya tidak akan selesai dalam 14 hari, segera ajukan perpanjangan secara tertulis ke KPP tempat kamu terdaftar. PMK 111/2025 Pasal 6 ayat 5 dan 6 membatasi perpanjangan paling lama 7 hari, dan pemberitahuannya harus sudah diterima KPP sebelum 14 hari pertama berakhir — mengajukan di hari terakhir atau sesudahnya sudah terlambat. Tidak ada perpanjangan kedua yang diatur; lihat juga SP2DK tidak ditanggapi, apa akibatnya untuk konsekuensi kalau sampai tenggat ditambah perpanjangan ini lewat tanpa tanggapan.

Yang tidak boleh dilakukan

• Diam karena merasa "datanya tidak ada jadi tidak bisa jawab apa-apa". Tetap wajib menjawab dengan data pengganti atau penjelasan terbuka tentang keterbatasannya.
• Membuat nota, kuitansi, atau rekening koran palsu atau bertanggal mundur untuk menutupi data yang hilang — ini risiko pidana, bukan sekadar koreksi angka.
• Menyebut angka tanpa dasar perhitungan yang bisa dijelaskan kalau ditanya lebih lanjut.
• Menunggu sampai semua data benar-benar lengkap tanpa mengajukan perpanjangan, sampai tenggat 14 hari terlewat begitu saja.

Sumber: PMK 111 Tahun 2025 Pasal 6 ayat 5, 6, 8, dan 11 (tenggat 14 hari, perpanjangan 7 hari, tanggapan berulang) (JDIH Kemenkeu) · PMK 164/2023 Pasal 6 ayat (2) (dasar peredaran bruto) (JDIH BPK) · PMK 81/2024 Pasal 448 dan 451 (kewajiban pencatatan, simpan 10 tahun). Contoh hitungan adalah ilustrasi dengan angka bulat, bukan data klien. Halaman ini informasi umum, bukan nasihat untuk kasus tertentu.