Saluran sah lapor SPT Tahunan di era Coretax, bukan cuma online

Sejak SPT Tahunan dilaporkan lewat Coretax, pertanyaan yang sering muncul bukan lagi "bagaimana isi kolomnya" tapi lebih dasar: lewat jalur apa sebenarnya SPT ini sah disampaikan? Banyak panduan lama di internet masih menyebut eFIN dan e-Filing seolah dua hal itu masih berlaku, padahal keduanya sudah diganti sejak SPT Tahunan tahun pajak 2025 wajib lewat Coretax. Artikel ini merangkum saluran yang masih sah dipakai sekarang, siapa yang boleh pakai jalur kertas, dan bukti apa yang perlu disimpan dari masing-masing jalur.

Dulu pakai eFIN dan e-Filing, sekarang diganti apa?

eFIN (Electronic Filing Identification Number) dulu dipakai sebagai kunci untuk login ke DJP Online dan mengirim SPT lewat e-Filing. Di era Coretax, eFIN tidak lagi dipakai untuk login, reset password, atau mengirim SPT apa pun. Login Coretax cukup memakai NIK (untuk orang pribadi penduduk) atau NPWP dan kata sandi akun. Untuk menandatangani dan mengirim SPT secara elektronik, penggantinya adalah Kode Otorisasi DJP — bukan eFIN, dan bukan tanda tangan digital tersertifikasi yang dulu dipakai sebagian wajib pajak badan.

Kalau kamu masih menyimpan nomor eFIN lama, nomor itu sudah tidak relevan untuk SPT Tahunan tahun pajak 2025 dan seterusnya. Yang perlu dipastikan justru akun Coretax aktif, email dan nomor HP yang terdaftar masih bisa diakses untuk menerima OTP, serta Kode Otorisasi DJP tersimpan di tempat aman.

Saluran elektronik: Coretax langsung, atau lewat PJAP

Jalur utama dan yang paling dianjurkan DJP adalah elektronik lewat Coretax. Ada dua cara masuknya:

• Langsung di portal Coretax (coretaxdjp.pajak.go.id) — cara yang paling umum untuk orang pribadi dan sebagian besar badan.
• Lewat Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) — aplikasi pajak pihak ketiga yang bekerja sama resmi dengan DJP. PJAP tetap berperan di era Coretax, salah satunya untuk menyalurkan SPT dalam bentuk dokumen elektronik, biasanya dipakai badan usaha yang sistem akuntansinya sudah terhubung ke aplikasi tersebut.

Hasil dari kedua jalur elektronik ini sama: Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) yang wajib diunduh dan disimpan sebagai tanda terima resmi, idealnya dalam bentuk PDF dan dicadangkan di tempat terpisah dari perangkat utama.

Saluran kertas: hanya untuk sebagian orang pribadi, dengan syarat ketat

SPT Tahunan kertas belum sepenuhnya hilang, tapi pintunya sempit. Berdasarkan penjelasan DJP dan beberapa mitra resmi penyedia aplikasi pajak, orang pribadi masih boleh menyampaikan SPT kertas kalau memenuhi semua syarat berikut sekaligus:

• Bukan wajib pajak badan.
• Status SPT nihil atau kurang bayar — bukan lebih bayar.
• Belum pernah melaporkan SPT secara elektronik sebelumnya.
• Terdaftar di KPP Pratama (bukan kantor pajak jenis lain).
• Tidak menggunakan jasa konsultan pajak.
• Laporan keuangannya tidak diaudit akuntan publik.

Kalau satu saja dari syarat itu tidak terpenuhi — misalnya pernah sekali lapor elektronik tahun lalu — saluran kertas tidak lagi tersedia dan wajib lewat Coretax. Bagi yang memenuhi syarat, ada dua cara menyampaikan SPT kertas:

1. Langsung ke KPP tempat wajib pajak terdaftar, lewat loket pelayanan terpadu. Petugas menerbitkan Bukti Penerimaan Surat (BPS) pada hari yang sama.
2. Lewat pos, perusahaan jasa ekspedisi, atau jasa kurir, dialamatkan ke KPP tempat wajib pajak terdaftar. Aturannya: satu amplop tertutup hanya untuk satu SPT, dilengkapi satu bukti pengiriman (resi), dan amplop diberi keterangan NPWP, nama wajib pajak, tahun pajak, serta status SPT.

Dua jalur kertas ini tetap diproses lebih lanjut secara digital oleh DJP lewat pemindaian dan validasi di sistem — jadi SPT kertas bukan berarti lolos dari Coretax sama sekali, hanya cara menyampaikannya yang berbeda.

Bukti penerimaan dan tanggal yang dianggap sah

Bukti dan tanggal yang dianggap sah berbeda untuk setiap saluran:

Aturan untuk jalur pos/ekspedisi ini bukan hal baru — sudah lama diatur dalam UU KUP Pasal 6, yang menegaskan tanda bukti dan tanggal pengiriman surat dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan SPT, sepanjang SPT yang dikirim itu lengkap. Konsekuensinya penting: kalau resi pengiriman hilang dan DJP tidak punya catatan SPT diterima sebelum tenggat 31 Maret, status SPT bisa dianggap telat lapor dan terkena denda tetap Rp100.000 untuk orang pribadi (Pasal 7 UU KUP) — sama seperti SPT yang memang benar-benar terlambat. Karena itu resi dan BPE sama pentingnya untuk disimpan, bukan cuma formalitas.

Kalau ragu, pilih saluran mana?

Untuk sebagian besar seller online, karyawan, dan UMKM, Coretax langsung adalah pilihan paling praktis: tidak perlu mengantre ke KPP, tidak perlu mengurus amplop dan resi, dan BPE langsung tersedia begitu SPT terkirim. Jalur kertas lebih cocok sebagai jalan keluar kalau akun Coretax bermasalah dan tidak bisa diakses sebelum tenggat, serta syarat di atas terpenuhi. PJAP umumnya baru relevan kalau badan usaha sudah memakai aplikasi akuntansi yang terintegrasi ke Coretax, bukan pilihan praktis untuk orang pribadi yang baru pertama kali lapor.

Yang tidak berubah dari dulu: tenggat tetap 31 Maret untuk SPT Tahunan orang pribadi dan 30 April untuk badan, rincian cara mengisi angka di dalam SPT-nya ada di artikel cara lapor SPT Tahunan orang pribadi lewat Coretax, dan formulirnya sendiri sudah disederhanakan jadi satu jenis untuk semua orang pribadi — rinciannya di artikel 1770 atau 1770 S. Kalau akun Coretax belum aktif atau prosesnya masih membingungkan, jasa lapor SPT Tahunan kami membantu menyiapkan dan mengirimkannya lewat Coretax, sambil pembayaran pajaknya tetap kamu lakukan sendiri lewat kode billing.

Sumber: PER-11/PJ/2025 tentang tata cara pelaporan SPT — rincian saluran dan syarat lapor kertas dirujuk dari uraian Pajakku, "Apakah Bisa Lapor SPT Tahunan Manual (Kertas) di Coretax?" dan "Masih Bisakah Lapor SPT Tahunan Manual lewat Formulir Kertas di Era Coretax?", serta ketentuan amplop dan resi dari ringkasan DDTC; naskah PDF resmi peraturan ini tidak bisa dibaca utuh saat penulisan sehingga nomor pasal mengikuti sumber sekunder tersebut. Peran PJAP di era Coretax dari Klikpajak. Penghentian eFIN dan penggantinya Kode Otorisasi DJP dari ringkasan panduan lapor Coretax 2026 (Bisnis.com, Online Pajak). UU KUP Pasal 6 (bukti & tanggal pengiriman pos/ekspedisi) dan Pasal 7 (denda telat lapor, rincian di artikel denda telat lapor dan bayar pajak). Kalau statusmu berada di garis syarat lapor kertas atau akun Coretax bermasalah mendekati tenggat, konfirmasikan ke AR di KPP tempat terdaftar.