Surat kuasa pajak: siapa boleh jadi kuasa, dan cara menunjuknya di Coretax

Dulu, hampir siapa saja yang dipercaya pemilik usaha — admin toko, staf keuangan, bahkan anggota keluarga — bisa mewakili urusan pajak tanpa syarat khusus. Sejak PMK 44 Tahun 2026 berlaku (6 Juli 2026), itu tidak berlaku lagi. Mewakili wajib pajak sekarang hanya boleh dilakukan pihak yang memenuhi syarat tertentu, dengan Surat Kuasa Khusus yang jelas ruang lingkupnya. Banyak panduan tentang SP2DK dan pemeriksaan pajak menjelaskan cara menjawab surat, tapi jarang menjelaskan tuntas siapa yang boleh menjadi kuasa, apa isi suratnya, dan bagaimana mendaftarkannya di Coretax — tiga hal itu yang dijawab di sini.

Siapa boleh jadi kuasa pajak

Pasal 2 ayat (2) PMK 44/2026 membatasi kuasa wajib pajak hanya untuk tiga kategori:

Ada masa peralihan untuk kategori Pihak Lain: Pasal 16 menyebut orang yang bukan konsultan tapi memegang sertifikat brevet, atau ijazah pendidikan formal perpajakan minimal Diploma III dari perguruan tinggi terakreditasi A, masih bisa ditunjuk sebagai kuasa sampai 31 Desember 2026, dengan Surat Kuasa Khusus kertas yang melampirkan fotokopi brevet atau ijazahnya. Satu hal yang sering disalahpahami: Surat Kuasa Khusus yang dibuat dalam masa peralihan itu tidak otomatis gugur begitu kalender berganti ke 2027. Pasal 16 ayat (4) menegaskan surat kuasa tersebut tetap berlaku sampai urusan yang dikuasakan benar-benar selesai. Yang berubah sesudah 31 Desember 2026 hanyalah syarat untuk kuasa baru yang baru mau ditunjuk — jalurnya tinggal SKT, brevet saja tidak lagi cukup. Konsultan atau Pihak Lain yang izinnya sedang dibekukan atau dicabut juga tidak bisa ditunjuk (Pasal 4), jadi mengecek status izinnya dulu — misalnya lewat SIKOP untuk konsultan — layak dilakukan sebelum tanda tangan. Rincian cara mengecek izin konsultan dan skenario kapan sebaiknya memilih konsultan dibanding jasa lapor pajak biasa, ada di konsultan pajak vs jasa lapor pajak.

Isi Surat Kuasa Khusus yang wajib ada

PMK 44/2026 tidak mewajibkan format baku, tapi Pasal 7 ayat (3) menetapkan isi minimalnya: identitas pemberi kuasa (wajib pajak) dan penerima kuasa, jenis urusan yang dikuasakan (misalnya "menjawab SP2DK masa Januari-Juni 2026" atau "mendampingi pemeriksaan tahun pajak 2025"), dan masa berlaku surat kuasanya. Dua batasan penting dari Pasal 8 yang sering terlewat:

• Satu Surat Kuasa Khusus hanya untuk satu orang kuasa. Tidak bisa menunjuk dua orang sekaligus dalam satu surat untuk urusan yang sama.
• Kuasa tidak boleh melimpahkan kembali kuasanya ke pihak lain. Kalau butuh ganti orang, wajib pajak sendiri yang membuat surat kuasa baru.
• Kuasa hanya boleh mengerjakan urusan yang tertulis di surat itu — surat kuasa untuk SP2DK tidak otomatis berlaku untuk pemeriksaan yang datang belakangan.

Untuk kategori keluarga, lampirkan bukti hubungan (kartu keluarga atau akta); untuk Pihak Lain, lampirkan SKT; untuk masa peralihan brevet, lampirkan fotokopi sertifikat brevet atau ijazahnya. Kalau yang menandatangani dan mengirim surat tanggapan SP2DK bukan wajib pajak sendiri, kedudukannya sebagai kuasa juga perlu dicantumkan di surat tanggapannya — contoh kerangka suratnya ada di contoh surat tanggapan SP2DK.

Cara menunjuk kuasa lewat Coretax

Penunjukan kuasa sekarang dilakukan langsung dari Portal Wajib Pajak, bukan lewat formulir kertas yang diserahkan ke KPP (kecuali untuk masa peralihan brevet yang disebut di atas). Urutannya:

1. Masuk ke Portal Wajib Pajak di Coretax dengan NIK/NPWP dan kata sandi.
2. Buka menu Portal Saya → Perubahan Status → Penunjukan Wakil/Kuasa.
3. Pilih tipe perwakilan sesuai kategori kuasa (konsultan, Pihak Lain, atau keluarga), lalu isi identitas pihak yang ditunjuk.
4. Unggah dokumen pendukung: SKT, fotokopi brevet/ijazah untuk masa peralihan, atau bukti hubungan keluarga, sesuai kategorinya.
5. Kirim permohonan. Pihak yang ditunjuk akan menerima notifikasi dan harus menyetujui penunjukan itu dari akun Coretax-nya sendiri — jadi orang yang mau ditunjuk perlu sudah punya akun Coretax aktif, dan Pihak Lain atau konsultan biasanya perlu teregistrasi lebih dulu di sistem.
6. Tanda tangan elektronik dua pihak dan e-meterai. Setelah disetujui, wajib pajak dan kuasa sama-sama menandatangani dokumen penunjukan secara elektronik, lalu dibubuhkan e-meterai. Penunjukan baru benar-benar aktif setelah langkah e-meterai ini selesai, bukan sejak permohonan dikirim.

Nama menu dan urutan klik di Coretax bisa berubah sewaktu-waktu sesuai pembaruan sistem DJP. Kalau menunya tidak ditemukan seperti di atas, cek dulu pengumuman resmi di akun Coretax atau tanyakan ke KPP tempat terdaftar.

Kapan sebenarnya butuh kuasa: SP2DK vs pemeriksaan

Jadi kuasa baru benar-benar relevan begitu kamu ingin ada orang lain yang duduk mewakilimu di depan petugas pajak, bukan untuk urusan rutin yang memang kamu kirim sendiri dari akun Coretax. Rincian perbandingan biaya dan skenario kapan cukup jasa lapor pajak, kapan perlu naik ke konsultan berkuasa, ada di tabel skenario pada artikel konsultan pajak vs jasa lapor pajak. Kalau surat yang kamu terima adalah SP2DK, langkah dan tenggatnya lengkap ada di jasa urus SP2DK — bagian itu juga menjelaskan batas peran jasa urus pajak yang bukan kuasa.

Kesalahan yang sering terjadi

• Menganggap karyawan atau admin toko otomatis bisa jadi kuasa seperti sebelum PMK 44/2026 berlaku, padahal sekarang perlu SKT atau brevet dalam masa peralihan.
• Menulis Surat Kuasa Khusus tanpa menyebut jenis urusan dan masa berlakunya secara spesifik, sehingga kuasa dianggap tidak berwenang saat urusannya diperluas.
• Mengira penunjukan kuasa sudah aktif begitu permohonan dikirim, padahal baru aktif setelah tanda tangan elektronik dua pihak dan e-meterai selesai.
• Mengira Surat Kuasa Khusus era brevet otomatis batal per 1 Januari 2027, padahal Pasal 16 ayat (4) menyebutnya tetap berlaku sampai urusan itu selesai.

Sumber: PMK 44 Tahun 2026 Pasal 2, 3, 4, 7, 8, dan 16 (JDIH Kemenkeu; teks pasal dikonfirmasi silang lewat ringkasan independen IKPI dan Ortax) · PMK 55 Tahun 2026 tentang izin konsultan pajak (JDIH Kemenkeu) · Mekanisme penunjukan kuasa di Coretax, termasuk persetujuan tanda tangan elektronik dua pihak dan e-meterai, berdasarkan panduan DDTC News dan IKPI tentang aplikasi Coretax — tampilan menu dapat berubah sesuai pembaruan sistem DJP.