Cara menghitung PPh Final 0,5% untuk seller Shopee & TikTok Shop

Siapa yang memakai tarif 0,5%?

PPh Final 0,5% diatur dalam PP 55/2022 yang diubah dengan PP 20/2026. Sejak PP 20/2026 berlaku (22 April 2026), skema ini dipakai oleh orang pribadi, PT Perorangan yang didirikan satu orang, dan koperasi. Syaratnya, omzet tahun sebelumnya maksimal Rp4,8 miliar.

Untuk orang pribadi dan PT Perorangan, batas waktu pemakaian sudah dihapus, jadi selama omzetnya memenuhi syarat, tarif 0,5% tetap bisa dipakai. CV, firma, dan PT biasa yang baru terdaftar tidak lagi bisa memakai skema ini. Yang sudah terdaftar sebelum PP 20/2026 hanya meneruskan sisa jangka waktunya.

Semua skema ini baru bisa dijalankan setelah kamu punya NPWP aktif. Kalau tokomu baru buka dan NPWP-nya belum ada, urutannya ada di panduan cara daftar NPWP online untuk seller — batasnya 1 bulan sejak usaha mulai.

Tarif ini juga berlaku sama untuk UMKM yang tidak berjualan online sama sekali — warung, toko fisik, dan jasa non-profesi — hanya beda cara mencatat omzetnya karena tidak ada laporan otomatis dari platform. Lihat panduan pajak UMKM toko offline dan jasa untuk cara pencatatan hariannya.

Omzet mana yang dihitung?

Yang dihitung adalah peredaran bruto, yaitu imbalan penjualan sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai, dan potongan sejenis (PMK 164/2023 Pasal 6 ayat 2). Untuk seller marketplace, pakai kolom subtotal pesanan di laporan penghasilan resmi, bukan saldo yang cair ke rekening.

• Tidak mengurangi omzet: biaya administrasi, biaya layanan, gratis ongkir XTRA, komisi iklan, biaya proses pesanan, dan biaya pembayaran.
• Tidak dihitung sebagai omzet: pesanan yang dibatalkan dan dana yang di-refund ke pembeli, karena uangnya memang tidak kamu terima — detail cara memisahkannya dari GMV ada di panduan pesanan batal & refund.

Prinsip "bruto sebelum potongan" ini berlaku sama untuk dropshipper yang berjualan atas nama toko sendiri, bukan hanya reseller yang menyetok barang — detailnya, termasuk kapan dasarnya bisa berbeda, ada di panduan pajak dropshipper dan reseller.

Kesalahan yang paling sering terjadi adalah menghitung 0,5% dari uang yang cair setelah dipotong biaya dan iklan. Selisihnya bisa 30% atau lebih, dan data omzet kotor sudah dipegang DJP dari marketplace.

Kalau kamu punya lebih dari satu toko — sama marketplace atau beda marketplace — omzetnya digabung dalam satu NPWP, bukan dihitung dan disetor sendiri-sendiri per toko. Lihat panduan cara menggabung laporan dua toko atau lebih.

Siapa yang bebas pajak untuk Rp500 juta omzet pertama?

Seller orang pribadi tidak kena PPh atas bagian omzet sampai Rp500 juta dalam setahun, dihitung kumulatif sejak Januari (PMK 164/2023 Pasal 6 ayat 3–4). Suami dan istri yang pisah harta atau memilih lapor terpisah masing-masing mendapat batas ini. Tapi mulai tahun pajak 2027, omzet suami, istri, anak belum dewasa, dan PT Perorangan milik mereka digabung untuk menguji batas Rp4,8 miliar (PP 20/2026 Pasal 58).

Contoh: omzet Rp300 juta per bulan

Setahun: omzet Rp3,6 miliar, dikurangi Rp500 juta, lalu dikali 0,5%, hasilnya Rp15.500.000. Kalau seller-nya berbentuk PT Perorangan, tidak ada potongan Rp500 juta, sehingga pajaknya Rp18.000.000.

Bagaimana cara menyetor lewat Coretax?

1. Login Coretax, lalu buka Pembayaran → Layanan Mandiri Kode Billing.
2. Pilih KAP-KJS 411128-420 (PPh Final UMKM Setor Sendiri), lalu periode masanya, misalnya "Februari 2026".
3. Isi jumlah setor, lalu klik Unduh Kode Billing. Kode berlaku sekitar 2 minggu.
4. Bayar lewat m-banking, teller, atau marketplace (menu pajak/MPN). Simpan struk yang memuat NTPN.

Setoran yang sudah mendapat NTPN dianggap sebagai penyampaian SPT Masa pada tanggal validasi NTPN (PMK 164/2023 Pasal 7 ayat 5). Jadi tidak perlu lapor terpisah. Perhatikan juga "tanggal buku" di struk: pembayaran sore hari lewat sebagian kanal baru dibukukan hari kerja berikutnya, sehingga baru muncul di Buku Besar Coretax keesokan harinya.

Apa arti kode pajak 411128-420?

Dua angka itu adalah pasangan KAP-KJS yang diisi saat membuat kode billing. 411128 adalah Kode Akun Pajak untuk PPh Final, sedangkan 420 adalah Kode Jenis Setoran untuk PPh Final atas penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu — nama resmi dari PPh Final UMKM 0,5% yang disetor sendiri. Satu kombinasi ini sudah mencakup seluruh setoran bulananmu; tidak ada kode yang berbeda-beda per marketplace.

Kalau kode jenis setorannya salah pilih, uangnya tetap masuk ke kas negara tetapi tercatat sebagai jenis pajak lain, sehingga kewajiban 0,5%-mu masih dianggap belum dibayar. Perbaikannya lewat pemindahbukuan (Pbk) di Coretax, bukan dengan menyetor ulang.

Bagaimana dengan potongan PPh 22 oleh marketplace?

PMK 37/2025 menunjuk marketplace untuk memungut PPh Pasal 22 sebesar 0,5% dari omzet penjual. Setelah sempat ditunda, pungutan ini mulai berjalan 1 Oktober 2026 (Siaran Pers DJP SP-23/2026). Marketplace yang ditunjuk: Shopee, Tokopedia (termasuk TikTok Shop), Lazada, dan Blibli. Dasarnya peredaran bruto yang tercantum di tagihan, tidak termasuk PPN (FAQ DJP PMK 37/2025 nomor 5). Bagi seller, 0,5% yang dipungut itu menjadi bagian dari pelunasan PPh Final, jadi omzet yang sudah dipungut jangan disetor dua kali. Kalau pungutannya lebih kecil, selisihnya disetor sendiri; kalau lebih besar, kelebihannya bisa diminta kembali lewat permohonan PYSTT (FAQ nomor 13). Omzet dari luar marketplace pemungut (misalnya jualan lewat WhatsApp, Instagram, atau toko fisik) tetap kamu setor sendiri setiap bulan. Untuk toko di platform lain, cek apakah ada potongan PPh 22 di laporan penghasilan tokomu. Seller orang pribadi dengan omzet maksimal Rp500 juta setahun bisa menyerahkan surat pernyataan ke marketplace agar tidak dipungut. Khusus Shopee, letak bukti potongnya di Seller Centre dan cara mengajukan bebas pungutan dibahas lebih detail di panduan pajak seller Shopee.

Pajak seller TikTok Shop: ikut dipungut PPh 22?

Siaran Pers DJP SP-23/2026 menyebut empat pemungut dengan nama badan hukumnya: PT Shopee International Indonesia, PT Global Digital Niaga Tbk (Blibli), PT Tokopedia, dan PT Ecart Webportal Indonesia (Lazada). TikTok Shop tidak disebut sebagai badan hukum tersendiri, tapi FAQ DJP tentang PMK 37/2025 versi 2.0 (24 September 2026) nomor 19 menulis "PT Tokopedia (Tokopedia dan TikTok Shop)". Jadi toko TikTok Shop ikut dipungut 0,5% sejak 1 Oktober 2026. Cek nominalnya di bukti pungut Coretax atau dokumen pajak Seller Center: bagian yang sudah dipungut tidak disetor lagi, sedangkan penjualan yang belum ada bukti pungutnya tetap kamu hitung dan setor sendiri dengan kode 411128-420. Langkah cek dokumen pajaknya, cara mengajukan surat pernyataan bebas Rp500 juta, dan status komisi affiliate/live ada di panduan pajak seller TikTok Shop.

Apa pun hasilnya, perhitungannya tetap satu: seluruh omzet dari semua toko dijumlahkan per NPWP, lalu dikurangi pungutan yang sudah ada buktinya. Kalau tidak sempat merekapnya tiap bulan, jasa lapor pajak online shop Teman Pajak mengerjakan rekap Shopee, TikTok Shop, dan Tokopedia sekaligus.

Apa akibatnya kalau terlambat menyetor?

Telat setor dikenai bunga per bulan sesuai tarif yang ditetapkan Menteri Keuangan setiap bulan (sekitar 1% per bulan pada 2026), dihitung dari tanggal 15 sampai tanggal bayar, dan sisa hari tetap dihitung satu bulan penuh. Bunga ditagih lewat STP. Kalau kamu menerima SP2DK karena belum menyetor, setor dulu kekurangannya, lalu jawab suratnya. Baca panduan menjawab SP2DK.

Kapan keluar dari tarif 0,5%?

Kalau omzet setahun melewati Rp4,8 miliar, tarif 0,5% tetap berlaku sampai akhir tahun itu. Tahun berikutnya kamu memakai tarif umum dengan pembukuan dan tidak bisa kembali ke 0,5%. Di saat yang sama, kamu juga wajib daftar PKP. Detailnya ada di artikel soal batas Rp4,8 miliar.

Langkah membuat kode billing dan membayarnya ada di panduan kode billing Coretax.

Sumber: FAQ DJP PMK 37/2025 versi 2.0, 24 September 2026, nomor 5, 13, 19 dan 28 (pajak.go.id, PDF) · PP 20/2026 (JDIH BPK) · PMK 164/2023 (JDIH BPK) · PMK 37/2025 dan Siaran Pers DJP SP-23/2026 tentang pemungutan PPh 22 marketplace mulai 1 Oktober 2026 (pajak.go.id).